June 3, 2012


Versi materi oleh Triyono Suwito dan Wawan Darmawan



Malaka

Sesungguhnya, Kerajaan Malaka ini tidak termasuk wilayah Indonesia, melainkan Malaysia. Namun, karena kerajaaan ini memegang peranan penting dalam kehidupan politik dan kebudayaan Islam di sekitar perairan Nusantara, maka Kerajaan Malaka ini perlu dibahas dalam bab ini.


Kerajaan Malaka (orang Malaysia menyebutnya Melaka) terletak di jalur pelayaran dan perdagangan antara Asia Barat dengan Asia Timur. Sebelum menjadi kerajaan yang merdeka, Malaka termasuk wilayah Majapahit.

Pendiri Malaka adalah Pangeran Parameswara, berasal dari Sriwijaya (Palembang). Ketika di Sriwijaya terjadi perebutan kekuasaan pada abad ke-14 M, Parameswara melarikan diri ke Pulau Singapura. Dari Singapura, ia menyingkir lagi ke Malaka karena mendapat serangan dari Majapahit.

Di Malaka ia membangun pemukiman baru yang dibantu oleh orang-orang Palembang. Bahkan Parameswara bekerja sama dengan kaum bajak laut (perompak). Ia memaksa kapal-kapal dagang yang melewati Selat Malaka untuk singgah di pelabuhan Malaka guna mendapatkan surat jalan. Untuk melindungi kekuasaannya dari raja-raja Siam di Thailand dan Majapahit dari Jawa, ia menjalin hubungan dengan Kaisar Ming dari Cina.

Kaisar Ming inilah yang mengirimkan balatentara di bawah pimpinan Laksamana Cheng-Ho pada tahun 1409 dan 1414. Dengan demikian, Parameswara berhasil mengembangkan Malaka dengan cepat. Kemudian, Malaka pun mengambil alih peranan Sriwijaya dalam hal perdagangan di sekitar Selat Malaka. Selat Malaka pada waktu itu merupakan Jalur Sutera (Silk Road) perdagangan yang dilalui oleh para pedagang dari Arab, Persia, India, Cina, Filipina, dan Indonesia.

Parameswara mulai resmi memerintah Malaka pada tahun 1400. Menurut catatan Tome Pires, Parameswara memeluk Islam setelah menikah denan puteri raja Samudera Pasai pada usia 72 tahun. Setelah itu, Parameswara bergelar Muhammad Iskandar Syah. Namun, menurut Sejarah Melayu, pengislaman Malaka berlangsung setelah Sri Maharaja, raja pengganti Parameswara, berkenalan dengan Sayid Abdul Aziz dari Jedah, Arab.  

Setelah masuk Islam, Sri Maharaja bergelar Sultan Muhammad Syah. Sebagian sejarawan bahkan beranggapan bahwa ia merupakan raja Malaka yang pertama muslim. Pendapat lain menyatakan, Malaka diislamkan oleh Samudera Pasai. Sri Maharaja memerintah dari tahun 1414 hingga 1444. Ia lalu digantikan oleh Sri Parameswara Dewa Syah, dikenal juga dengan nama Ibrahim Abu Said. Parameswara Dewa Syah hanya memerintah satu tahun, hingga 1445.

Yang kemudian menjadi raja adalah Sultan Muzaffar Syah atau Kasim. Pada masanya Malaka mencapai masa keemasannya. Ketika itu, wilayah Malaka melingkupi Pahang, Trengganu, Pattani (sekarang termasuk wilayah Thailand), serta Kampar dan Indragiri di Sumatera. Sultan ini memerintah hingga tahun 1459. Ia digantikan oleh Sultan Mansur Syah, dikenal juga sebagai Abdullah. Mansur Syah memerintah Malaka sampai tahun 1477. Jabatan sultan diserahkan kepada Sultan Alauddin Riayat Syah yang memerintah hingga 1488.

Masa kejayaan Malaka langsung sirna sejak pasukan Portugis menyerang Malaka pada tahun 1511. Portugis yang dipimpin langsung oleh Alfonso de Albuquerque, dengan mudah mengalahkan pertahanan Malaka. Portugis segera membangun benteng pertahanan. Salah satu benteng peninggalan Portugis yang masih tersisa hingga kini adalah Benteng Alfamosa.

Seabad kemudian, Portugis hengkang dari Malaka karena serangan pasukan VOC dari Belanda. Orang Belanda pun tak lama berkuasa atas Malaka karena kemudian Inggris mengambil alih kekuasaan atas Malaka.


Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Malaka

a. Kehidupan Ekonomi

Sejak Kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai. Bersamaan dengan melemahnya kekuatan Majapahit dan Samudera Pasai, kerajaan Malaka tidak memiliki persaingan dalam perdagangan. Tidak adanya saingan di wilayah tersebut, mendorong

kerajaan Malaka membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintasi dan berlabuh di Semenanjung Malaka. Aturan tersebut adalah diberlakukan pajak bea cukai untuk setiap barang yang datang dari wilayah barat (luar negeri) sebesar 6% dan upeti untuk pedagang yang berasal dari wilayah Timur (dalam negeri). Tingkat keorganisasian pelabuhan ditingkatkan dengan membuat peraturan tentang syarat-syarat kapal yang berlabuh, kewajiban melaporkan nama jabatan dan tanggungjawab bagi kapal-kapal yang sedang berlabuh, dan sebagainya.

Raja dan pejabat kerajaan turut serta dalam perdagangan dengan memiliki kapal dan awak-awaknya. Kapal tersebut disewakan kepada pedagang yang hendak menjual barangnya ke luar negeri. Selain peraturan-peraturan tentang perdagangan, kerajaan Malaka memberlakukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam perdagangan dan diplomatik.

b. Kehidupan Sosial

Dalam pemerintahannya, raja menunjuk seorang patih untuk mengurusi kerajaan, dari patih diteruskan kepada bawahannya yang terdiri dari bupati, tumenggung, bendahara raja, dan seterusnya.

Masalah perpajakan diurus seorang tumenggung yang menguasai wilayah tertentu, urusan perdagangan laut diurus oleh syahbandar dan urusan perkapalan diurus oleh laksamana. Kekayaan para raja dan pejabat kerajaan semakin bertambah akibat dari penarikan upeti dan usaha menyewakan kapal. Uang yang didapat dipakai untuk membangun istana kerajaan, membuat mesjid, memperluas pelabuhan, dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang cenderung mewah.

Gejala timbulnya kecemburuan sosial disebabkan oleh dominasi para bangsawan dan pedagang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang menjadi penyebab lemahnya Kerajaan Malaka.


0 komentar:

Post a Comment